Partai peserta koalisi yang mendukung SBY-Boediono dalam Pilpers 2009 ramai-ramai mendukung pengajuan hak angket atas Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu Legislatif 2009 yang dianggap amburadul. PAN, PKB dan PPP secara mengejutkan mendukung langkah PDIP dan Golkar yang menggagas hak angket tersebut.
Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, jika hak angket ini nantinya sukses mengarah bahwa amburadulnya DPT adalah tanggung jawab pemerintah, berarti PKB, PPP dan PAN berkhianat kepada Demokrat.
"Kalau partai peserta koalisi sekarang (PKB, PAN, PPP) setuju membelokkan kesalahan ke pemerintah, berarti mereka berkhianat kepada koalisi," kata Arbi Sanit.
Namun menurut Arbi, jika dalam hak angket ini kesalahan diarahkan kepada KPU, maka partai-partai pendukung hak angket peserta koalisi dianggap tidak berkhianat.
"Tetapi persoalannya DPT kan tugas KPU. Pemerintah cuma memberi bahan saja. KPU nggak seharusnya menelan bulat daftar yang diberikan pemerintah. Harusnya diperbaiki dan disempunakan," ujarnya.
"Dan itu tanggung jawab KPU. KPU kan yang membuat daftar itu. Jadi nggak tepat kalau kesalahan dijatuhkan ke pemerintah," imbuh pria yang biasa menguncir rambutnya tersebut.
Apakah ini bisa dibilang kesuksesan PDIP bisa meyakinkan partai-partai lain untuk menyepakati hak angket ini? "Jadi sebenarnya, ini adalah bagaimana manipulasi dilakukan oleh PDIP atas isu ini sehingga partai lain sama-sama merasa dirugikan dengan DPT. Yang tidak terdaftar sebenarnya ada juga dari Demokrat," jelas Arbi.
"Sejauh ini PDIP sukses membuat asumsi bahwa partai-partai lain dirugikan oleh DPT," tandasnya.
Selasa 26 Mei kemarin, secara alot rapat paripurna DPR akhirnya menyepakati hak angket DPT dalam Pemilu Legislatif 2009. Cuma Fraksi Demokrat dan PKS saja yang tidak setuju.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar